Kami, Para Menteri dan Para Pejabat Tinggi Kementerian dari 10 negara Asia Tenggara, bertemu dalam Forum Kementerian tanggal 26 Mei di Bangkok, Thailand, untuk mendiskusikan isu “peningkatan akses terhadap, dan kualitas dari, pendidikan melalui lingkungan belajar yang ramah anak”.

Kami mengakui hal-hal berikut:

• Bahwa proyek SEAMEO yang sedang berjalan tentang “Kualitas dan Kesetaraan dalam Pendidikan” menyoroti kekhawatiran kita untuk memenuhi hak semua anak untuk mendapatkan pandidikan dasar yang berkualitas baik;


• Bahwa definisi yang komprehensif dari kualitas dan kesetaraan dalam pendidikan termasuk

1. pendidikan inklusif;
2. pendidikan yang responsive terhadap jender; dan
3. lingkungan belajar yang protektif dan sehat;

• Bahwa banyak negara di wilayah regional kita mengembangkan dan melaksanakan inovasi-inovasi pendidikan dan reformasi yang sistematis;


• Bahwa banyak dari inovasi-inovasi ini berdasarkan pada kearang “sekolah ramah anak” dan “lingkungan belajar yang ramah anak”.


• Bahwa kementrian-kementrian pendidikan bekerja sama lebih aktif pada tingkat bilateral dan multilateral, termasuk dengan agensi-agensi pembangunan serta organisasi non pemerintah dan organisasi masyarakat, untuk meningkatkan akses terhadap dan kualitas pendidikan melalui lingkungan-lingkungan belajar yang ramah anak.

Oleh karena itu, kami setuju terhadap hal-hal berikut ini:

• Untuk menegaskan kembali terhadap visi bersama tentang kualitas dan kesetaraan pendidikan di Negara-negara Anggota SEAMEO, seperti yang dinyatakan dalam Deklarasi SEAMEO tentang Kualitas dan Kesetaraan dalam Pendidikan di Asia Tenggara yang ditandatangani Menteri-menteri Pendidikan SEAMEO pada Konferensi Dewan SEAMEO ke-37 di Chiang Mai, Thailand, bulan Maret 2002;


• Untuk mempromosikan di dalam kementerian-kementerian pendidikan kita, suatu definisi yang komprehensif dari kualitas pendidikan yang menjamin pengajaran dan belajar yang efektif, tapi juga termasuk

1. pendidikan inklusif;
2. pendidikan yang responsive terhadap jender; dan
3. lingkungan belajar yang protektif dan sehat;

• Untuk mempromosikan di dalam kementerian-kementerian pendidikan kita, suatu program sistematis dari pembangunan kapasitas dalam manajemen berbasis sekolah dan pendidikan berbasis masyarakat yang mempromosikan kemitraan sekolah-masyarakat dan pemberdayaan stakeholder-stakeholder pendidikan.


• Untuk Berkolaborasi lebih aktif dan membangun kemitraan dan jejaring di dalam SEAMEO, serta mengeksplorasi kemungkinan kolaborasi dengan negara-negara lain, dengan kementerian-kementerian terkait dalam pemerintahan kita dan dengan agensi-agensi dampingan pembangunan dan organisasi non pemerintah yang terkait, dalam upaya-upaya untuk mencapai kualitas pendidikan dari perspektif menyeluruh;


• Untuk meninjau setiap tahunnya upaya-upaya ini pada Pertemuan Pejabat Tinggi SEAMEO dan mengeksplorasi aktifitas-aktifitas selanjutnya yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan akses terhadap dan kualitas pendidikan melalui lingkungan belajar yang ramah anak.

Bangkok, 26 Mei 2004

[...] Bahasa dan, khususnya pilihan bahasa pengajaran dalam pendidikan adalah satu hal yang menjadi keprihatinan dan sering sangat terasa memunculkan opini berlawanan. Pertanyaan-pertanyaan tentang identitas, kewarganegaraan dan kekuasaan berhubungan erat dengan penggunaan bahasa-bahasa tertentu di dalam kelas. Terlebih lagi, bahasa itu sendiri memiliki kedinamisan tersendiri dan terus menerus mengalami proses-proses kesinambungan dan perubahan, berdampak pada cara berkomunikasi berbagai komunitas masyarakat dalam perkembangannya. Para pembuat kebijakan membuat keputusan sulit yang berkaitan dengan bahasa-bahasa, persekolahan dan kurikulum dimana aspek teknis dan politis sering tumpang tindih. Ketika adanya argumen pendidikan yang kuat yang memihak pengajaran dengan bahasa ibu, suatu keseimbangan cermat juga perlu dibuat antara memampukan orang untuk menggunakan bahasa lokal dalam belajar, dan memberikan akses kepada bahasa-bahasa komunikasi yang global melalui pendidikan. Oleh karena itu, maksud dari makalah ini adalah untuk mempertimbangkan beberapa isu-isu mengenai bahasa dan pendidikan dan untuk memberikan garis-garis pedoman dan prinsip-prinsip yang berkaitan. Dalam melakukan ini, kami sadar akan kebutuhan untuk pernyataan jelas mengenai kebijakan bahasa dalam kaitannya dengan pendidikan, khususnya di dalam konteks Pendidikan untuk Semua dan dalam hal tujuan Dakar untuk menjamin bahwa pada 2015 semua anak memiliki akses terhadap pendidikan dasar yang berkualitas dan bahwa ada peningkatan sebesar 50% dalam literasi orang dewasa pada 2015.

Pada 1953 UNESCO menerbitkan laporan ahli tentang Penggunaan Bahasa Daerah dalam Pendidikan dan ini menjadi dokumen UNESCO yang paling sering dikutip mengenai isu-isu bahasa dalam pendidikan. Perubahan signifikan telah terjadi selama 50 tahun terakhir, namun: ada transformasi politik yang mengarah pada kebijakan bahasa yang baru khususnya di negara-negara yang baru merdeka dan negara paska-kolonial; ratusan bahasa hilang di seluruh dunia dan banyak lagi yang masih langka; gerakan migrasi pada skala besar telah membawa bahasa-bahasa baru dan yang beragam ke negara-negara dan benua-benua lain; internet telah secara dramatis mempengaruhi cara dimana bahasa digunakan untuk komunikasi dan tentunya untuk belajar; dan globalisasi yang berjalan cepat semakin memberikan tantangan untuk keberadaan selanjutnya dari banyak identitas kecil, identitas lokal yang berdasarkan pada bahasa. Oleh karena itu, tiba waktunya untuk UNESCO mempertimbangkan kembali posisinya mengenai bahasa dan pendidikan.

Makalah ini dibagi menjadi tiga bagian. Di bagian I, kami mengemukakan konsep-konsep kunci […] Di bagian II, kami mengemukakan sebuah sintesis kerangka normatif untuk basis pendidikan dan bahasa, […] Bagian III dari makalah ini menyajikan sebuah sintesis dari banyak diskusi dan kesepakatan tentang isu-isu bahasa yang telah diadopsi di bawah naungan PBB dan UNESCO. […]