EENET asia Newsletters : Edisi Keempat Juni 2007

Pendidikan Inklusif di India: Banyak Hal Dibicarakan Tapi Kurang Aksi?

India berkomitmen untuk mencapai tujuan Pendidikan Untuk Semua [PUS] dan pendidikan inklusif sekarang menjadi ciri berbagai rencana dan kebijakan pemerintah. Antara 35 - 80 juta dari 200 juta anak tidak bersekolah. Kurang dari 5% anak penyandang cacat bersekolah. Penelitian dari Universitas Cambridge menganalisa bagaimana pendidikan inklusif dipahami di India dan apa yang mempengaruhi keputusan untuk melibatkan atau memisahkan anak-anak.

Pendidikan inklusif di India dipandang oleh banyak orang sebagai pemberian pendidikan untuk anak penyandang cacat. Namun, lebih banyak anak yang dipisahkan dengan alasan jender, perbedaan wilayah atau kasta, tapi di kebanyakan kasus ini tidak dipertimbangkan untuk pendidikan inklusif. Walau diakui bahwa anak-anak ini perlu dilibatkan, upaya untuk melakukannya tidak begitu dikordinasikan dengan baik. Program unuk anak pra-sekolah, pekerja anak, anak dari kasta dan adat tertentu atau memiliki kebutuhan pendidikan khusus dijalankan oleh departemen yang berbeda.

Penelitian dilakukan di sejumlah sampel sekolah di Delhi yang diakui telah berkembang menjadi lebih inklusif. Walaupun semua sekolah [kecuali 1 sekolah] dalam sampelnya adalah sekolah swasta dan bebas bea tidak berarti bahwa sekolah swasta hanya untuk kalangan atas: di Delhi dan di tempat lain di India ada pertumbuhan besar di bidang pendidikan swasta karena pendidikan negeri dianggap gagal. Banyak di sekolah ini menerima hibah dari pemerintah.

Melalui wawancara dengan kepala sekolah dan guru serta observasi pelajaran ditemukan bahwa:

• Sekolah-sekolah meyakini bahwa mereka berhak menggunakan label ‘inklusif’ karena telah melibatkan siswa-siswa yang biasanya ditolak masuk ke sekolah umum dan membuat serangkaian tindakan untuk memenuhi kebutuhan individu.
• Ketika para kepala sekolah familiar dengan istilah ‘pendidikan inklusif’ - kebanyakan guru tidak familiar dengan konsep tersebut.
• Orang-orang menganggap pendidikan inklusif dibentuk oleh pengaruh Barat, bukan berbasis realitas India.
• Perubahan telah didorong oleh pemerintah dan orantua: guru jarang dilibatkan dan suara anak telah sama sekali diabaikan.
• Keputusan-keputusan untuk melibatkan anak-anak yang diatur isu-isu seperti derajat dan sifat kecacatan, IQ, dan perilaku.
• Guru-guru menerima sedikit pelatihan formal atau bahkan tidak sama sekali untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan anak dengan kemampuan yang berbeda dan guru juga hanya membuat perubahan kecil terhadap metode pengajaran mereka: mereka utamanya hanya mengandalkan dukungan informal dan dari luar dari tutor dan orangtua.
  

Banyak praktisi tampaknya melanjutkan sistem yang memisahkan banyak anak dan menganggap ketidakmampuan pribadi pembelajar dan karakteristik pendidikan umum sebagai alasan mengapa mereka tidak dapat dilibatkan.

Dengan mempertahankan bahwa PUS di India hanya akan dicapai dengan melibatkan semua yang dipisahkan, tidak hanya mereka yang dengan kecacatan, tapi juga pekerja anak, anak-anak dari kasta dan adat tertentu, karenanya penting untuk adanya:

• Pengembangan pemahaman bersama tentang pendidikan inklusif yang dikomunikasikan secara efektif kepada dan di dalam sekolah untuk menciptakan tujuan bersama
• Lebih banyak guru dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di dalam sekolah.
• Pelatihan guru untuk merespon peningkatan keragaman di kelas umum.

Memberikan akses pendidikan hanyalah tahap pertama. Ada kebutuhan untuk mengubah pandangan dan nilai sehingga keberagaman dihargai dan bahkan dirayakan dan guru diberikan kecakapan untuk mengatasi lingkaran kegagalan dan frustasi yang tak terelakan lagi diakibatkan dari praktek pengajaran yang terbatas saat ini.

Diadaptasi dari: ‘Kami melakukan inklusi: Perspektif praktisi di beberapa sekolah inklusif di India’ dalam ‘Perspectif dalam Pendidikan, No 21(3), oleh Nidhi Singal dan Martyn Rouse 2003

EENET asia Newsletters : Edisi Keempat Juni 2007