EENET asia Newsletters : Edisi Ketiga Nopember 2006 Daftar Isi

Pendidikan Inklusif di Cina

Berdasarkan pada dua artikel dari Peng Xianguang dan Meng Deng

Sekolah-sekolah untuk anak-anak penyandang cacat didirikan pada akhir abad 19 di Cina. Lembaga-lembaga awal ini terutama memfokuskan pada anak-anak tunarungu dan anak-anak tunanetra.

Latar Belakang Hukum
Kebijakan reformasi terbuka di tahun 80-an mendorong lebih banyak perhatian dari pemerintah kepada hak-hak anak-anak cacat. Undang-undang yang dipublikasikan pada 1982, menyatakan dalam artikel 45 bahwa bangsa dan masyarakat harus mengelola pekerjaan, penghidupan layak dan pendidikan untuk orang tunarungu, orang tunanetra dan orang dengan kecacatan lain. UU Pendidikan Wajib 1986 memberikan mandat bahwa “semua anak yang telah mencapai usia enam tahun akan diterima di sekolah dan menerima pendidikan wajib untuk jumlah tahun yang ditentukan”. Penerimaan siswa cacat sejak itu telah menjadi indeks kualitas nasional dari performa sekolah kabupaten. Ini kemudian dimandatkan melalui UU tentang Perlindungan Orang Cacat dari 1990 (LPDP), bahwa semua orang cacat harus mendapatkan hak yang setara termasuk hak atas pendidikan. Artikel 3, bagian 18 dari LPDP menyatakan bahwa masyarakat dan keluarga harus memberikan pendidikan untuk anak cacat. UU ini dan Peraturan 1994 tentang Pendidikan untuk Orang Cacat dua-duanya menuntut pendidikan wajib 9 tahun untuk semua anak cacat.

Program-program dan Inisiatif-inisiatif
Mengingat banyaknya populasi penyandang cacat di Cina dan angka penerimaan yang rendah untuk anak cacat, pilihan lainnya didorong daripada membangun tambahan sekolah luar biasa. Dengan pihak kota/kabupaten untuk membangun “sistem jaminan atau dukungan” untuk anak-anak cacat yang menghadiri sekolah-sekolah reguler dan meminta pemerintah lokal untuk mengalokasikan anggaran untuk mengembangkan kebijakan mereka sendiri untuk meningkatkan kualitas pendidikan untuk anak-anak cacat. Pada tahun 2003, lebih dari 100 kabupaten telah ikut serta dalam eksperimen ini dengan mengembangkan berbagai level sistem pendukung. Sistem pendukung pada tingkat propinsi disebut “integrasi sistem pengawas pendidikan”. Di bawah sistem ini para pengawas melakukan lawatan antar kabupaten secara rutin dan terutama memberikan bimbingan kepada guru-guru reguler dimana anak-anak tunanetra bersekolah. Sistem pendukung pada tingkat kabupaten ini disebut “sistem guru sumber kunjung”. Di bawah sistem ini guru sumber bekerja di pusat sumber dan mengunjungi sekolah-sekolah secara rutin. Percobaan ini telah memajukan kebanyakan kabupaten di Cina. Selain dari upaya yang dibuat oleh pemerintah, inisiatif-inisiatif dengan bekerja sama dengan LSM telah muncul:

Proyek Baru Yangtse River
Proyek ini, dengan dukungan dari Li Jiacheng (Hong Kong) melibatkan 12 propinsi atau daerah otonomi. Kementrian Pendidikan dan Federasi Penyandang Cacat Cina ingin mendorong otoritas lokal untuk meningkatkan penerimaan anak bersama dengan anak tunanetra di daerah Tengah-Barat Cina. Tujuannya adalah untuk mendorong anak-anak tunanetra dari keluarga kurang mampu untuk mengikuti sekolah inklusif dan untuk memberikan kepada mereka bahan-bahan belajar yang diperlukan yang bebas biaya. Dalam masa periode lima tahun sejumlah total 19,800 anak tunanetra masuk sekolah.

Kementrian Pendidikan dan UNICEF
Sejak 1994, Kementrian Pendidikan telah bekerja dengan UNICEF untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan untuk anak cacat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan penerimaan dan mengurangi angka putus sekolah.

Proyek Kunci Emas
Proyek ini dimulai 1987 dengan percobaan mengenai integrasi anak tunanetra di 4 propinsi dan di Beijing. Sejak itu, Center Kunci Emas telah dimulai dengan upaya-upaya serupa di propinsi Guangxi dan Inner Mongolia dengan objektif perluasan layanan pendidikan untuk anak-anak tunanetra didukung oleh Kementrian Pendidikan dan Komisi Pendidikan propinsi. Proyek telah membantu sedikitnya 3,178 anak tunanetra untuk mendapatkan pendidikan di sekolah reguler.

Proyek Pendidikan Integrasi Anhui
Mulai 1988, proyek tersebut merupakan kerja sama antara Divisi Dasar Komisi Pendidikan Propinsi dan Save the Children UK. Masing-masing kelas pra-sekolah yang ikut serta menerima 2 atau 3 anak dengan kesulitan belajar tiap tahun. Tujuannya adalah untuk anak diintegrasikan ke sekolah dasar terdekat.

Tantangan
Kurikulum: Semua siswa yang diterima di kelas reguler harus belajar tugas yang sama, mencapai level yang sama, dan lulus ujian yang sama. Jadi siswa penyandang cacat yang diintegrasikan harus belajar isi yang sama dari kurikulum yang sama agar bisa mengejar teman sekelasnya. Penyesuaian kurikulum dan adaptasi bahan-bahan pengajaran dan praktek-praktek harus dilakukan. Tapi keputusan untuk memodifikasi kurikulum bukan keputusan mudah.

Ukuran Kelas: Kelas biasanya memiliki antara 40 dan 55 siswa dan di daerah pegunungan beberapa guru harus mengajar lebih dari 2 kelas di ruang yang sama. Walaupun beberapa sekolah inklusif telah mengadopsi sebuah kebijakan untuk mengurangi sampai dua atau tiga jumlah anak awas jika kelas memiliki satu anak tunanetra, ukuran kelas masih besar.

Penerimaan yang rendah: Masih banyak anak-anak tunanetra tidak bersekolah sama sekali, khususnya di daerah Barat Tengah dimana angka penerimaan di daerah pegunungan masih sekitar 20% dan angka putus sekolah sangat tinggi.

Putus Sekolah: Ada banyak alasan angka putus sekolah yang tinggi ini. Pertama, banyak orangtua tidak melihat nilai untuk mendidik anak cacat. Mereka merasa bahwa cukup bagi anak-anak ini diberi makan dan dirawat. Kedua, guru kelas reguler sering tidak memiliki ketrampilan yang diperlukan untuk membuat belajar bermanfaat untuk anak-anak cacat yang menjadi berkecil hati dan putus sekolah. Ketiga, beberapa anak menampilkan masalah kesehatan dan perilaku yang mana guru reguler tidak bisa menanggulangi.

Pendanaan: Pendidikan integrasi untuk siswa tunanetra di sekolah reguler lebih rendah biaya daripada pendidikan sekolah luar biasa, tapi ini bukan berarti pendidikan integrasi gratis. Seperti kita lihat kembali pengalaman kita beberapa dekade lalu, kita sadari bahwa dalam upaya mempromosikan perkembangan integrasi kita terlalu menekankan penghematan biaya. Akibatnya, beberapa sekolah integrasi di daerah kurang mampu tidak diberikan dukungan yang dibutuhkan dalam hal media pengajaran atau alat bantu belajar.

Meskipun begitu, banyak kecacatan tidak dikenali atau tidak didiagnosa secara efektif. Beberapa diantaranya tidak dilayani di sekolah karena keterbatasan sumber daya. Kebanyakan anak dengan kecacatan yang parah atau tunaganda masih di luar sekolah. Beberapa layanan pendukung tersedia di kelas reguler, guru dan siswa dengan kecacatan tidak diberikan bahan-bahan dasar dengan mencukupi (misalnya buku teks Braille) dan layanan yang berkaitan (misalnya pengajaran bahasa isyarat atau terapi wicara). Ini tidak jarang untuk orang tua di daerah pedesaan untuk berhenti mengirim anak-anak cacat ke sekolah karena maslah akses seperti transportasi yang sulit atau biaya besar berkaitan dengan pendidikan anak. Upaya lebih banyak diperlukan untuk menciptakan sikap sosial positif kepada anak-anak dengan beragam kemampuan dan kecacatan, dan untuk meningkatkan kualitas pendidikan untuk semua di kelas.

Prof. Peng Xianguang adalah Associate Professor pada Lembaga Nasional untuk Penelitian Pendidikan; No. 46 Beisanhuan Zhonglu; 100088 Beijing; P.R. Cina;
Email: xgpeng2002@hotmail.com

Prof. Meng Deng adalah Associate Professor di Center untuk Pendidikan Luar Biasa, Perguruan Tinggi Ilmu Pendidikan, Universitas Normal Cina Tengah, Email: mdeng@graduate.hku.hk

EENET asia Newsletters : Edisi Ketiga Nopember 2006 Daftar Isi