EENET asia Newsletters : Edisi Ketiga Nopember 2006 Daftar Isi

Proyek UNHCR: Meningkatkan Tingkat Kehadiran Anak-Anak Pengungsi

Roza Turgunalieva

Sebuah survey oleh UNHCR menemukan bahwa jumlah signifikan dari anak-anak rumah pengungsi sering bolos sekolah atau bahkan putus sekolah. Orangtua dan guru sering menunjuk pada kurangnya uang untuk pakaian seragam, buku teks dan bahan-bahan untuk sekolah, kebutuhan untuk anak-anak membantu di ladang, tradisi menikahi perempuan di usia muda sebagai alasan utama untuk bolos sekolah dan tingginya angka putus sekolah.

Kyrgyzstan adalah tuan rumah komunitas kecil pengungsi, kebanyakan dari mereka berasal dari etnis Kyrgyz, yang meninggalkan Afghanistan dan Tajikistan selama tahun-tahun konflik sipil. Pengungsi-pengungsi ini didukung dengan integrasi sosial dan ekonominya ke dalam masyarakat Kyrgyz. UNHCR membantu 3000 anak pengungsi di 20 sekolah untuk meningkatkan kesempatan mereka bagi pendidikan tinggi dan kesempatan pekerjaan yang lebih baik. UNHCR mendukung program yang menawarkan kelas penyetaraan untuk anak-anak pengungsi dengan tujuan menyetarakan level pengetahuan dan ketrampilan bahasa untuk kelompok usia secara berurutan untuk memfasilitasi inklusi mereka ke dalam sistem sekolah Kyrgyz.

Suatu penelitian baru-baru ini oleh Save the Children UK (SCUK) tentang kemiskinan anak di Kyrgyztan menunjukkan bahwa 29% anak-anak di sekolah dasar dan menengah sering bolos sekolah, mayoritasnya dari keluarga-keluarga dengan penghasilan sangat rendah. 56% diantaranya menyatakan isu-isu yang berkaitan dengan uang dan pekerjaan sebagai alasan untuk bolos sekolah. Karena situasi sosial ekonominya, anak-anak pengungsi lebih rentan akan bolos sekolah atau putus sekolah.

Dalam suatu upaya menangani kecenderungan ini dan membalikkan angka kehadiran yang buruk UNHCR bekerja sama dengan SC UK melaksanakan suatu proyek di 12 sekolah di 13 komunitas lokal untuk “meningkatkan tingkat kehadiran anak-anak pengungsi melalui kerja sama sekolah dengan masyarakat”. Di 12 sekolah, komite pendidikan masyarakat dan klub anak telah didirikan. Keduanya menerima training untuk melaksanakan program intervensi untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan kehadiran sekolah. Survey keluarga telah dilakukan dan analisa survey ini sekarang sedang dilaksanakan.

SC UK akan terus mendorong partisipasi anak di proyek tersebut sebagai alat untuk menanggulangi stigmatisasi dan untuk memfokuskan pada pengungsi. Kaitannya akan dibangun antara parlemen anak dan ketidakhadiran mereka, klub-klub anak akan dibentuk. Sebagai bagian dari komunikasi reguler proses proyek, review dan sesi perencanaan dan presentasi akan difasilitasi oleh SC UK antara komite pendidikan masyarakat, klub-klub anak dan dinas pendidikan kabupaten/kecamatan.

SC UK, UNHCR, mitranya serta organisasi lain yang bekerja dengan atau untuk anak akan memberikan bimbingan dan dukungan dalam kasus masalah khusus hukum atau perlindungan seperti konflik etnis, kekerasan berdasarkan jender atau pernikahan dini jika sehingga anak-anak diberikan bantuan yang layak dan efisien.

Dari pengalaman yang diambil dari proyek USAID, SC UK telah belajar bahwa pemberdayaan masyarakat dan partisipasi mereka di urusan sekolah merupakan proses bertahap, dan bahwa pemberdayaan dan partisipasi adalah penting jika angka kehadiran sekolah dan angka putus sekolah yang rendah dipertahankan.

Proyek ini memberikan dua tujuan:

1. Untuk membantu komite pendidikan masyarakat serta inisiatif dan aktifitas klub anak yang meningkatkan tingkat kehadiran sekolah, dan memfasilitasi implementasi dan dampak monitoring dari program ini.
2. Untuk mengawali aktifitas program yang ditujukan untuk mendukung intervensi berbasis masyarakat di 12 sekolah dalam rangka meningkatkan kehadiran semua anak yang rentan akan pemisahan dan marjinalisasi termasuk anak-anak pengungsi.
   

Hasil proyek tersebut adalah:

1. Membangun pemahaman yang jelas dari hambatan yang membuat anak-anak pengungsi tidak mengikuti sekolah dan menyelesaikan pendidikan mereka.
2. Menanggulangi isu-isu melalui upaya bersama dan kolaboratif antara masyarakat, orangtua, anak-anak dan otoritas pendidikan dan mempercepat proses dengan dukungan awal proyek sekolah dan kegiatan yang dipimpin anak.
3. Membangun kapasitas dinas pendidikan untuk memonitor tingkat kehadiran sekolah. Proyek ini menargetkan 2608 anak pengungsi, yang mewakili sekitar 25% dari total siswa dari 15 sekolah di daerah target. Sifat desain proyek ini juga mendorong partisipasi anak-anak non-pengungsi dalam aktifitas sehingga interaksi antar anak mendorong inklusi lebih besar.

SC UK memfasilitasi pembentukkan dewan pendidikan masyarakat dan menawarkan training untuk kepemimpinan, tentang perencanaan berorientasikan objektif, penggalangan dana dan jejaring sosial. Ini mendorong dewan tersebut dalam bernegosiasi/jejaring dengan sekolah dan otoritas pendidikan sehingga kebijakan dan praktek pendidikan direview untuk menjamin akses yang sama kepada sekolah dan perkembangan individu untuk SEMUA anak. Implementasi proyek memberikan perhatian khusus kepada situasi anak perempuan pengungsi karena mereka beresiko tertinggi untuk putus sekolah dan/atau bolos sekolah karena praktek-praktek berbasis jender yang berkaitan dengan budaya. Oleh karena itu, penekanan khusus diberikan untuk meningkatkan kesadaran antara orangtua dan anggota masyarakat berkaitan dengan empat artikel dalam Konvensi Hak-hak Anak sebagai sebuah titik masuk untuk meningkatkan dukungan untuk pendidikan anak:

1. Non-diskriminasi (Artikel 2)
“Semua hak berlaku untuk semua anak tanpa pengecualian. Ini merupakan kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari bentuk diskriminasi apapun dan untuk mengambil tindakan positif dalam mendorong hak-hak mereka.”

2. Kepentingan terbaik anak (Artikel 3)
“Segala tindakan berkaitan dengan anak akan dilakukan berdasarkan kepentingan-kepentingan terbaiknya. Negara akan memberikan kepada anak asuhan yang tepat ketika orangtua, atau orang lain yang diberikan tanggung jawab tersebut, tidak melakukannya.”

3. Pendapat Anak (Artikel 12)
“Anak memiliki hak untuk mengekspresikan pendapatnya secara bebas dan agar pendapat itu dipertimbangkan di berbagai cara atau prosedur yang mempengaruhi anak.”

4. Anak-anak pengungsi (Artikel 22)
“Anak memiliki hak atas perlindungan khusus dan bantuan jika anak adalah pengungsi. Seorang pengungsi adalah seseorang yang harus meninggalkan negaranya karena tidak aman baginya untuk tetap tinggal.”

SC UK bekerja dalam mencari kesepakatan dengan tiap dinas pendidikan kecamatan atau kabupaten untuk menugaskan salah satu anggota stafnya untuk ikut serta dalam kegiatan proyek. Orang ini akan bertanggung jawab untuk jejaring dengan otoritas sekolah, orangtua, pimpinan masyarakat dan sektor swasta, mengkordinasikan pengumpulan data dan menjaga hubungan dengan Kementrian Pendidikan dan masyarakat umum.

Kemitraan antara organisasi pemerintah, non-pemerintah, dan organisasi masyarakat dan kolaborasi antara berbagai inisiatif yang berbeda itu penting untuk menjamin bahwa semua anak yang rentan terhadap pemisahan dan marjinalisasi, termasuk anak-anak pengungsi, memiliki akses kepada pendidikan berkualitas di sekolah-sekolah setempat.

Roza Turgunalieva, Pekerja Lapangan, Save the Children UK di Kyrgyzstan. E-mail: roza@savechildren.kg

EENET asia Newsletters : Edisi Ketiga Nopember 2006 Daftar Isi