EENET asia Newsletters : Edisi Simposium April 2006 Daftar Isi

Eksklusi Anak-Anak Perempuan dari Pendidikan di Pedesaan Pakistan

Parvez Pirzado

Kerangka Aksi Dakar pada Pendidikan Untuk Semua (PUS) tahun 2000 menganggap pendidikan sebagai hak dasar manusia. Kerangka tersebut juga akan memastikan pendidikan berkualitas bagi semua anak terutama perempuan pada tahun 2015. Pakistan juga menandatangani dokumen PUS, tapi target mencapai pendidikan untuk semua masih belum tercapai. Salah satu tujuan kebijakan nasional Pakistan 1998-2010 adalah ‘memperluas pendidikan dasar secara kualitatif dan kuantitatif dengan menyediakan kesempatan sebesar-besarnya akses gratis bagi tiap anak ke pendidikan’. Pemerintah Pakistan berupaya keras memperbaiki situasi dan mencapai target yang diharapkan. Tapi kondisi pendidikan, terutama bagi anak-anak perempuan di pedesaan sangatlah memprihatinkan. Fasilitas pendidikan bagi anak perempuan kurang dan terdapat pembedaan gender dalam pendidikan yang jelas terlihat.

Pakistan berada di urutan ke 135 dari 177 negara dalam hal Indeks Perkembangan Penduduk (Human Development Index/HDI 2005). HDI adalah rangkuman pendapatan bersih negara perkapita, tingkat melek huruf, dan harapan hidup. Sayangnya, performa Pakistan di semua indikator tersebut sangatlah rendah. Tingkat pendaftaran pendidikan dasar di Pakistan hanya 46%, merupakan yang terendah di Asia selatan, jumlah anak-anak yang tidak sekolah mencapai 13 juta (dari 50 juta anak usia 5-9 tahun). Pencapaian anak-anak perempuan dalam pendidikan terus tertinggal dari tingkat pencapaian anak-anak laki-laki. Hal ini dilihat dari tingkat diagram literasi dan pendaftaran sekolah yang menunjukkan bahwa sejumlah besar anak-anak perempuan memiliki akses terbatas bahkan untuk sekolah dasar. Tingkat literasi secara keseluruhan di Pakistan 43%, namun bagi perempuan di pedesaan hanya 18%.

Ada banyak hambatan dan alasan sosial budaya yang melatari ketimpangan ini, misalnya kurangnya fasilitas pendidikan bagi anak-anak perempuan, kemiskinan, dan tenaga kerja anak-anak. Masalah putus sekolah sangat serius dan persentase putus sekolah sebelum menyelesaikan kelas 5 sangat tinggi yaitu 56%.

Nicholas Stern (2001) mengindikasikan tiga golongan sosial utama dalam hal akses ke pendidikan. Ketiganya adalah, kesenjangan yang besar pendaftaran sekolah antara anak-anak yang tinggal di perkotaan dan pedesaan, anak-anak dari keluarga kaya dan miskin, serta pendaftaran berdasar gender. Salah satu alasan utama rendahnya tingkat literasi perempuan adalah kurangnya sarana pendidikan bagi anak-anak perempuan, terutama di wilayah pedesaan Pakistan. Sekolah dasar bagi anak perempuan hanyalah 35 persen dari total sekolah di negara tersebut. Selain itu, jumlah guru wanita hanya setengah dari guru pria. Pada satu sisi, banyak keluarga yang memandang pendidikan formal bagi anak perempuan adalah pemborosan, dan mereka memberi prioritas pendidikan bagi anak laki-laki. Di sisi lain, keluarga yang ingin mendidik anak perempuan mereka tidak dapat menyekolahkan anak-anak itu karena kurangnya sekolah khusus anak-anak perempuan dan kurangnya guru wanita. Faktor lain mencakup pula jarak antara desa dan sekolah serta rendahnya kualitas pengajaran. Akibatnya, fasilitas pendidikan dan sumberdaya yang tersedia bagi anak-anak perempuan terus tertinggal dari fasilitas dan sumberdaya yang diberikan kepada anak-anak laki-laki.

Kemiskinan adalah hambatan utama lain dalam mencapai tujuan PUS. Kemiskinan di Pakistan meningkat dari 27% menjadi 37%, dan sekitar dua per tiga populasi pedesaan hidup di bawah garis kemiskinan. Di Pakistan dimana jumlah rata-rata anggota keluarga adalah 7 orang, sebagian besar dari masyarakat berpenghasilan rendah sehingga sulit sekali bagi anak-anak untuk dapat bersekolah. Sebagian besar anak-anak yang tidak bersekolah dasar atau cepat putus sekolah, hidup dalam keluarga miskin. Kalaupun ada keluarga miskin menyekolahkan beberapa anak, mereka akan memilih menyekolahkan anak laki-laki.

Kemiskinan sangat berhubungan dengan buruh anak. Salah satu alasan yang paling umum mengapa anak-anak tidak bersekolah adalah karena keluarga mereka membutuhkan tenaga mereka untuk bekerja. Dengan pertumbuhan inflasi, keluarga miskin terpaksa melibatkan seluruh anggota keluarga termasuk anak-anak untuk mendapat penghasilan dan sesuap nasi. Dalam kasus kemiskinan yang parah, anak-anak bahkan dapat menyumbang hingga 40% pendapatan keluarga agar mereka dapat bertahan hidup. Hak anak-anak juga dilanggar ketika mereka dipaksa menyumbang pendapatan keluarga. Ada aktifitas-aktifitas yang berbeda antar anak laki-laki dan perempuan dalam menyumbang pendapatan keluarga. Anak perempuan di Pakistan umumnya bekerja di bidang yang berhubungan dengan pertanian, membawa makanan ke ladang dan menjaga adik-adik mereka, jika sang ibu juga sibuk bertani. Anak laki-laki sering ikut menjual makanan, bekerja di bengkel dan pembuatan karpet. Anak-anak yang terlibat sebagai tenaga kerja anak ini berusia antara 8-15 tahun. Ini berarti ada kemungkinan besar anak-anak tersebut putus sekolah sebelum kelas 5.

Hambatan yang diuraikan di atas dengan jelas menunjukkan bahwa tujuan mencapai PUS tidak mudah. Perlu komitmen yang sungguh-sungguh dan perencanaan sistematis untuk memastikan inklusi semua anak, terutama anak-anak perempuan, dalam pendidikan di pedesaan Pakistan.

Parvez Ahmed Pizado bekerja di bagian Pendidikan dan Promosi Kesehatan di Universitas Aga Khan - Institut Pengembangan Pendidikan Karachi, Pakistan. Dia dapat dihubungi melalui email: parvez.pizado@aku.edu

EENET asia Newsletters : Edisi Simposium April 2006 Daftar Isi