Navigation

Home

About IDP Norway

Vision and Mission

Field of Work

Country Experience

Organisational Structure

Publications

• Compendia

Links

Contact

EENET Asia

ILFE Toolkit: Afghanistan

ILFE Toolkit: Indonesia

EENET asia Newsletters : Edisi 9

Kerangka Kerja Bagi Pendidikan Inklusif Berkualitas

Sukanti R. Bintoro

Perkembangan Propinsi Yogyakarta Menuju Pendidikan Inklusif
Indonesia saat ini melakukan banyak usaha untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (MGDs) termasuk sasaran nomer 2 “Mencapai Pendidikan Dasar yang Universal”. Pendidikan Inklusi adalah sebuah elemen penting bagi usaha ini karena bertujuan mengikutsertakan semua anak. Propinsi Yogyakarta telah mengutamakan pelayanan pendidikan bagi anak dengan disabilitas sejak 1975. Peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2003 ketika sistem pendidikan yang lebih inklusif dipelopori tidak hanya fokus pada tunanetra dan mendukung anak-anak dengan disabilitas di antara anak-anak yang rentan, untuk belajar bersama dengan teman sebaya mereka. Untuk saat ini, ada lebih dari 132 sekolah yang terdaftar sebagai sekolah inklusif di wilayah dinas pendidikan Propinsi Yogyakarta dan Pemerintah kota DI Yogyakarta telah membangun sebuah aturan Pendidikan Inklusif.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 70, 2009 secara spesifik menyatakan penerapan pendidikan inklusif bagi anak-anak dengan disabilitas dan anak-anak dengan talenta khusus. Keputusan ini menyiratkan pada kewajiban pengorganisasian ulang, sejalan dengan proses desentralisasi pemerintah. Dinas Pendidikan Propinsi mendukung dinas kabupaten dan kota dalam hal sumber daya dan transfer teknologi informasi. Untuk mendukung proses ini, Dinas Pendidikan Propinsi Yogyakarta bekerjasama dengan Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) menerapkan sebuah proyek yang didanai oleh Uni Eropa yang bernama “Pendidikan Bagi Anak-anak dengan Disabilitas: Sebuah Kerangka Kerja Pemerintah Daerah bagi Inklusi” (Januari 2010 - Agustus 2011). Kerangka kerja ini termasuk pengembangan sebuah Komite Pengendali Pendidikan Inklusif (IESC) dan pengembangan dari serangkaian konteks dasar pedoman.

Komite Pusat Pendidikan Inklusif Yogyakarta
Komite Pusat terdiri dari 12 anggota inti yang mewakili Dinas Pendidikan dari tingkat Propinsi dan anggota tambahan dari bagian lainnya di Dinas Pendidikan tingkat Kabupaten dan Kotamadya. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan memperkuat kapasitas anggota Komite Pusat melalui seminar pelatihan, kelompok kerja tematik dan studi wisata.

“Waktu pertama kali kami mulai menerapkan pendidikan inklusif, kami kebingungan tentang pencapaian tujuannya. Kami mempunyai aturan tapi kami tidak tahu apa sebenarnya pendidikan inklusif itu. Setelah mengikuti seminar di dalam proyek, kami dapat meningkatkan yang memungkinkan kami setahap demi setahap memenuhi daftar isi pendidikan inklusif dan mulai bekerjasama lebih baik dengan dinas Propinsi dan juga dengan kabupaten lainnya.” Pak Rahmat, anggota IESC dari dinas Kota Yogyakarta.

Sebuah Nota Kesepahaman telah ditandatangani antara ASB dan Dinas Pendidikan tingkat propinsi yang menetapkan bahwa IESC akan tetap berdiri teguh. IESC diharapkan secara aktif memastikan kelanjutan kerjasama antara Propinsi dan Kabupaten/Kotamadya serta mendukung penerapan Pendidikan Inklusif di masa mendatang. Komitmen anggota IESC sangatlah besar dan inisiatif berkembang di kabupaten-kabupaten. Sebagai salah satu contoh di daerah Gunung Kidul, informasi tentang Pendidikan Inklusif telah dibagikan kepada seluruh 659 sekolah di kabupaten, termasuk Sekolah Dasar, Menengah Pertama dan Atas, dan juga Sekolah Menengah Kejuruan.

Konteks yang berbasis pedoman Pendidikan Inklusif
Sebuah survey berbasis sekolah menginformasikan kebutuhan asesmen awal dengan kelompok kerja dalam menyambut stakeholder dari pemerintah (Dinas Pendidikan dan dinas lainnya serta seksi dari Perencanaan dan Pengembangan) dan dari non-pemerintah seperti paguyuban orang tua, Organisasi Penyandang Cacat, komite sekolah, universitas dan lain-lain. Masukan-masukan ini diperlukan dalam menjamin bahwa pedoman tersebut sesuai konteks kota Yogyakarta dan dapat dicapai dengan mempertimbangkan sumber daya lokal dan hambatannya. Karena keragaman situasi dan pengalaman dari 5 Kabupaten / Kota di tingkat Propinsi, pedoman menyediakan standar minimum dan memungkinkan pelaksanaan yang fleksibel. Berikut adalah Topik-topik dari pedoman dimaksud:

Pedoman 1: Kriteria bagi Sekolah Inklusif
Pedoman pertama menargetkan untuk Dinas Pendidikan dan berfungsi sebagai sebuah pedoman rujukan. Ini bertujuan untuk menyajikan kriteria pilihan sekolah Inklusif. 7 kriteria telah diidentifikasi dan dikembangkan menjadi 50 indikator untuk memantau kemajuan untuk menuju inklusi penuh.

Pedoman 2: Strategi bagi pelatihan guru umum
Pedoman kedua digunakan oleh Dinas Pendidikan. Ini mendefinisikan strategi untuk melatih para guru sekolah inklusif. Mencakup topik-topik yang akan diajarkan dan menunjukkan materi pelatihan yang sudah diterbitkan seperti "Modul pelatihan untuk pelatih master guru" yang dibuat oleh Departemen Pendidikan Nasional tahun 2010.

Pedoman 3: Pedoman manajemen bagi Administrasi Sekolah
Pedoman ketiga menargetkan untuk Kepala Sekolah dan anggota komite sekolah. Ini menunjukkan sebuah cek list untuk mengidentifikasi hambatan dalam penerapan Pendidikan Inklusif di dalam sekolah dan memberi saran tindakan nyata untuk menerapkan dan menyediakan alat yang berguna untuk mengumpulkan data.

Pedoman 4: Kriteria Pengawasan bagi Para Pengawas
Pedoman keempat menargetkan kepada pengawas sekolah. Menyediakan cek list yang mendasar pada 8 Standar Nasional Indonesia untuk Pendidikan dalam mendukung kegiatan pengawasan oleh pengawas sekolah selama kunjungan reguler sekolah mereka.

Pedoman ini berasal dari hasil awal survei berbasis sekolah dan Petunjuk praktis Hubungan stakeholder Pendidikan Inklusif di Propinsi Yogyakarta dan di tingkat nasional. Juga, untuk mengikuti kebutuhan asesmen, bahan pelatihan tambahan tentang "Mengajar Anak-anak dengan disabilitas dalam Setting Inklusif" (UNESCO, 2009) sedang diterjemahkan dan diadaptasi ke dalam Bahasa Indonesia oleh Dinas Pendidikan Propinsi Yogyakarta, Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland eV, IDPN Indonesia, Handicap International dan PLAN International.

Pedoman ini akan selesai pada bulan Januari 2011 dan disebarluaskan kepada semua stakeholder yang ditargetkan melalui lokakarya dan pelatihan untuk semua pengawas Kabupaten dan Propinsi serta jajaran pemerintah.

Sebuah sistem pengukuhan dukungan
IESC juga mendapatkan manfaat pengalaman dari wilayah lainnya di Indonesia seperti sistem pendukung di Payakumbuh (Sumatera Barat).

“Di Payakumbuh, pemerintah, masyarakat dan sekolah memiliki pemahaman yang baik tentang Pendidikan Inklusif (PI), belum demikian dengan kasus di Bantul. Untuk itulah, kesadaran yang baik dari Prinsip Pendidikan untuk Semua sebaiknya disosialisasikan kepada semua pemangku kepentingan di Bantul. Kami akan mendukung pemangku kepentingan untuk ambil bagian dalam penerapan PI, mulai bertindak walaupun belum ada aturannya.” Pak Totok Sudarto, seorang anggota IESC dari Bantul

IESC memahami bahwa sekolah membutuhkan dukungan dari Dinas Pendidikan dan aturan dasar Pusat Sumber untuk mendukung penerapan Pendidikan Inklusif; khususnya di daerah dimana sumberdayanya sedikit. IESC kini mempertimbangkan kemungkinan optimalisasi pusat sumber propinsi yang ada di Yogyakarta.
Proyek ini juga mencari kolaborasi dengan dinas lain sehubungan dengan pelayanan terhadap anak dengan disabilitas. Pada Februari 2010, sebuah mekanisme bagi “Sistem Rujukan” disetujui di bawah Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh Dinas Pendidikan, Kesehatan dan Urusan Sosial di tingkat Propinsi. Dinas-dinas setempat ini telah menyetujui untuk bekerja erat dalam bentuk deteksi dini dan pembagian data tentang anak-anak dengan disabilitas.

IESC memiliki peranan penting dalam mendukung pelaksanaan Pendidikan Inklusif yang komprehensif. Propinsi Yogyakarta telah membuat langkah besar dalam perjalanan panjang menuju kualitas Pendidikan Inklusif berkat sebuah komitmen yang kuat dari Dinas Pendidikan. Demi untuk kepentingan seluruh anak Indonesia, ini diharapkan adalah sebuah awal dari perjalanan.

Mr. Sukanti R. Bintoro, Dinas Pendidikan Yogyakarta
Jl Cendana #9, Yogyakarta - Indonesia
Email:

Pandangan yang diekspresikan dalam publikasi ini tidaklah mencerminkan pandangan dari Komisi Eropa.